KENAIKAN harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dipastikan melemahkan daya beli masyarakat, khususnya warga miskin.
Agar warga miskin tetap bisa memenuhi kebutuhan pokoknya terutama beras, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla diharapkan dapat mempertahankan program Beras untuk Rakyat Miskin (Raskin).
“Masyarakat masih menghendaki program Raskin diteruskan. Sebab, dengan adanya kenaikan BBM pasti memerlukan jaringan bantuan sosial yang banyak, selain Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera,” ungkap anggota DPR Meutya Hafid dalam keterangannya kepada redaksi, Senin malam (24/11).
Menurutnya, pemerintah harus menjaga agar masyarakat miskin tetap terpenuhi kebutuhan dasarnya. Terutama yang berhubungan dengan pangan.
“Jadi, program Raskin perlu diteruskan. Sesuai dengan kehendak dari rakyat,” beber Meutya.
Dia memastikan bahwa kenaikan harga BBM menurunkan daya beli masyarakat, sehingga pemerintah harus berpikir ulang sebelum menghapuskan program Raskin.
“Kalau ada wacana penghapusan sebaiknya dipikir ulang, karena saat ini masyarakat membutuhkan bantuan pangan,” bebernya.
Lebih jauh, tambah politisi Partai Golkar itu, program Raskin bukan sekedar membagi-bagikan beras kepada masyarakat tidak mampu. Raskin juga menjadi instrumen stabilitas harga beras atau jaring pengaman harga agar petani tidak dirugikan dari penurunan harga beras di saat masa panen berlimpah.
“Untuk menyerap hasil produksi petani, Bulog membeli dengan harga yang relatif stabil bahkan di atas harga pasar. Beras itu kemudian disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk Raskin. Program Raskin merupakan instrumen yang paling cocok untuk ketahanan pangan,” tegas Meutya yang juga anggota Komisi I DPR.
Sumber: Rmol.co