PELABUHAN bertaraf internasional batal dibangun di Cilamaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Ada beberapa lokasi yang mengemuka sebagai pengganti lokasi pembangunan pelabuhan tersebut, seperti Bojonegoro, Banten, dan Indramayu.
Namun, Cirebon dianggap paling ideal menjadi lokasi pembangunan pelabuhan tersebut. Selain bisa menekan biaya logistik, juga mendukung pengembangan wilayah industri ke arah timur. Karena seperti diketahui, saat ini mulai dilakukan relokasi industri ke arah timur.
“Jika Cirebon dijadikan pengganti Cilamaya, maka akan mendukung pengembangan industri tersebut. Ke arah barat tetap dilayani Tanjung Priok, sedangkan arah timur oleh Cirebon,” terang peneliti Lembaga Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Prof Ina Primiana, Senin (4/5/2015).
Menurutnya, dengan adanya relokasi industri ke arah timur, maka akan semakin memperjelas bahwa memang perlu distribusi beban karena Tanjung Priok yang selama ini sudah overload.
Dia menambahkan, selain mendukung pengembangan industri ke timur, keberadaan Pelabuhan Cirebon juga bisa dan menekan biaya logistik dan menurunkan biaya perawatan Jalan Pantura.
Menurut Ina, ada beberapa faktor yang membuat Cirebon dinilai paling ideal. Yang paling utama, lanjutnya, tentu saja karena sudah terdapat pelabuhan, sehingga untuk pembangunannya bertaraf internasional tidak perlu dimulai dari nol.
“Yang diperlukan hanya pengembangan dan pendalaman saja, sehingga anggaran yang dibutuhkan juga tidak terlalu besar. Dengan pengembangan tersebut, realisasi pembangunan juga bisa dipercepat tanpa perlu menunggu hingga 2023,” bebernya.
Sementara itu, pengamat politik Arbi Sanit mendesak agar pemerintah segera memutuskan pengganti Cilamaya. Dengan demikian, tidak akan ada kesan bahwa proyek tersebut merupakan pesanan politik tertentu, dan juga untuk menghilangkan kesan bahwa pemerintah tidak kompak dan tidak tegas.
“Entah itu Cirebon atau lokasi manapun, yang penting keputusan harus diambil sesegera mungkin,” saran Arbi.
Dia pun mengaku setuju bahwa pemerintah harus meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan demikian, tidak akan ada lagi resistensi di masyarakat sebagaimana terjadi dengan Cilamaya.
“Dulu ditentang antara lain karena bersinggungan dengan pipa gas Pertamina. Sekarang, pemerintah harus menghindari itu,” ucapnya.
Sumber: Okezone.com