Kementerian apa yang terdampak efisiensi anggaran Prabowo?
Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengimplementasikan upaya efisiensi anggaran belanja kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp256,1 triliun pada 2025. Selain itu, pemangkasan atas anggaran belanja negara juga diberlakukan terhadap transfer ke daerah, dengan nilai lebih dari Rp50,59 triliun.
Hal itu sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, serta dipertegas oleh Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.
Berdasarkan Surat Menteri Keuangan, menteri dan pimpinan lembaga diminta melakukan efisiensi anggaran masing-masing, serta membahasnya dengan mitra komisi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hasil revisi nantinya berupa pembintangan anggaran dan disampaikan ke Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati paling lambat Jumat, 14 Februari 2025.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Sujantoro mengungkapkan bahwa anggaran yang dipangkas bakal ditahan. “Pembintangan maksudnya anggaran tersebut belum bisa digunakan,” kata Deni kepada Tempo, Senin, 3 Februari 2025.
Lantas, apa saja kementerian yang terdampak pemangkasan anggaran pada 2025?
Daftar Kementerian yang Dipotong Anggaran 2025
Berikut beberapa kementerian yang terkena efisiensi anggaran pada 2025:
1. Kemenkeu
Anggaran Kemenkeu bakal terdampak penghematan sekitar 22 persen. Adapun pagu total yang ditetapkan bagi Kemenkeu pada 2025, yaitu sebesar Rp53,19 triliun, dan efisiensi anggarannya sekitar Rp 12,3 triliun.
“Di Kemenkeu, ya kira-kira sejumlah itu,” ucap Deni Sujantoro.
2. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen)
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan instansi yang dia pimpin juga terkena efisiensi anggaran. Dia menyebut pihaknya kini tengah mengkaji lebih lanjut dampak dari pemangkasan tersebut.
“Ada efisiensi Rp8,01 triliun,” ujar Mu’ti melalui pesan tertulis kepada Tempo, Rabu, 5 Februari 2025.
3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN)
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menguraikan porsi efisiensi anggaran instansinya pada 2025. Dari pagu anggaran sebesar Rp6,4 triliun, Nusron akan memotong sebesar 35,72 persen atau Rp2,305 triliun.
Selain itu, ada pemangkasan anggaran perjalanan dinas dan paket rapat sebesar Rp326,4 miliar. “Proyeksi total efisiensi blokir dan implementasi Inpres Nomor 1 Tahun 2025 adalah Rp2,631 triliun atau 40,76 persen,” kata Nusron dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 30 Januari 2025.
4. Kementerian Pekerjaan Umum (PU)
Menteri PU Dody Hanggodo mengaku kementeriannya diminta untuk melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp81 triliun, dari pagu anggaran sebesar Rp110 triliun pada 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, dia mengatakan pihaknya akan meninjau anggaran mana saja yang dipangkas secara bertahap.
“Kalau surat terakhir yang diterima dari Bu Menteri Keuangan, itu kan sebelum ratas (rapat terbatas), kita terakhir itu dengan Pak Presiden. Memang dari beliau diminta efisiensi Rp81 triliun,” ucap Dody saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 3 Februari 2025.
5. Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora)
Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo mengatakan hingga kini masih menghitung anggaran apa saja yang bisa diefisienkan. Dari total pagu anggaran sebesar Rp2,3 triliun, Kemenpora diminta berhemat hingga Rp1,4 triliun.
“Itu (Rp1,4 triliun) kan efisiensi yang diberikan target oleh Kementerian Keuangan,” ujar Dito di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 3 Februari 2025.
6. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan kementeriannya belajar dari pandemi Covid-19 untuk melakukan efisiensi anggaran pada 2025. Dari total anggaran sebesar Rp4,79 triliun, Kemendagri akan memotong anggaran sebesar Rp2,75 triliun.
Dengan demikian, sisa pagu hanya sebesar Rp2,038 triliun atau terdampak efisiensi sekitar 57,46 persen. Pemangkasan tersebut mencakup kebutuhan 16 item, seperti perjalanan dinas, kegiatan seremonial, hingga alat tulis kantor.
“Kami juga belajar dari peristiwa Covid-19 yang lalu,” kata Tito dalam Raker bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 3 Februari 2025.
7. Kementerian Agama (Kemenag)
Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengatakan pihaknya sedang meninjau dan mencari porsi anggaran yang bisa diefisienkan. Kemenag mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp14,28 triliun, dari semula Rp78,59 triliun menjadi sebesar Rp64,27 triliun.
Namun, Nasaruddin menuturkan rencana pemangkasan anggaran di Kemenag masih belum mencapai target yang ditetapkan oleh Kemenkeu. Hingga kini, hasil identifikasi sementara baru mencapai Rp7,28 triliun.
Dia pun berharap, seluruh program Kemenag tetap berjalan dengan efektif walaupun harus menghemat anggaran. “Tantangan kami adalah menciptakan opsi-opsi yang berlapis untuk mengatasi persoalan ini,” ucap Nasaruddin dalam keterangan tertulis, pada Selasa, 4 Februari 2025.
8. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi)
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid berencana memangkas anggaran di instansi yang dipimpinnya sebanyak 58,17 persen. Dari semula mendapatkan anggaran sebesar Rp7,72 triliun, akibat pemotongan, harus berkurang Rp4,49 triliun atau tersisa Rp3,23 triliun.
Walaupun begitu, menurut dia, pemangkasan bukanlah beban, tetapi tantangan baru untuk dirinya dan tim. “Pada dasarnya banyak celah untuk efisiensi. Ini bukan pemotongan, prinsipnya ini pembintangan,” ujar Meutya saat Raker bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 4 Februari 2025.
9. Kementerian Sosial (Kemensos)
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan pemangkasan anggaran yang dilakukan di instansinya, tidak akan berdampak pada bantuan sosial (bansos). Dia menyebut pemangkasan hanya menyasar aspek operasional, bukan program-program yang menyentuh langsung kepentingan rakyat.
Namun, dia tidak merinci jumlah anggaran yang terkena efisiensi. “Prinsipnya, kami harus menyesuaikan dengan Instruksi Presiden. Pemangkasan ini lebih kepada hal-hal seperti alat tulis kantor, perjalanan dinas, dan kegiatan seminar yang masih bisa dikurangi,” kata Gus Ipul usai Sarasehan Nahdlatul Ulama (NU) di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa, 4 Februari 2025.
10. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK)
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyebut kementeriannya akan mengusahakan efisiensi anggaran agar tidak mengganggu program-program yang sudah diprioritaskan. Namun, sementara ini, dia belum merinci besaran pemotongan anggaran di Kemenko PMK.
“Rata-rata semuanya kan dipotong sekitar 50 persen,” ucap Pratikno saat berkunjung ke Yogyakarta, seperti dikutip dari keterangan resminya, pada Selasa, 4 Januari 2025.