PERTAMINA Hulu Energi ONWJ menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat Karawang. Hal ini diperlihatkan, antara lain dengan pelaksanaan program corporate social responsibility (CSR) kepada masyarakat Desa Sedari, Kecamatan Cibuaya, Karawang.
PERTAMINA Hulu Energi ONWJ menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat Karawang. Hal ini diperlihatkan, antara lain dengan pelaksanaan program corporate social responsibility (CSR) kepada masyarakat Desa Sedari, Kecamatan Cibuaya, Karawang.
WILAYAH Jakarta dan sekitarnya terancam gelap jika pemerintah tetap membangun Pelabuhan Cilamaya di Kabupaten Karawang, Jawa Barat.
PRODUKSI PT Pupuk Kujang terancam mandek apabila Pelabuhan Cilamaya di Karawangan, Jawa Barat jadi dibangun. Hal ini dikatakan Direktur Produksi Teknik dan Pengembangan PT Pupuk Kujang, Dana Sudjana bahwa pembangunan pelabuhan akan berdampak serius bagi pabrik. Karena jika pelabuhan jadi dibangun otomatis akan menutup sumur gas yang dimiliki Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java
KETUA DPP Demokrat Khotibul Umam Wiranu meminta agar Menteri Perhubungan (Menhub) Ignatius Johan mengkaji dan menghitung untung-rugi, sebelum mengambil keputusan berkaitan dengan pembangunan pelabuhan bertaraf internasional di Cilamaya, Karawang, Jawa Barat.
PEMERINTAH Indonesia tidak boleh langsung menuruti permintaan Jepang yang menginginkan percepatan pembangunan Pelabuhan Cilamaya di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Demikian ungkap Sri Adiningsih, Guru Besar Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Yogyakarta, kepada wartawan, Kamis (13/11/2014).
SEJUMLAH perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) di Jawa-Barat, DKI Jakarta, dan Banten mengaku belum bisa melepaskan diri dari ketergantungan terhadap suplai gas dari PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ).
PT Hulu Energi ONWJ berharap pemerintahan baru, Joko Widodo-Jusuf Kalla meninjau ulang lokasi pembangunan Pelabuhan Cilamaya. Proyek tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu produksi migas nasional, dan keselamatan para pekerja lepas pantai (offshore). “Kami di sini semua mengharapkan supaya Presiden baru lebih mengerti, bahwa lebih gampang mencari lokasi pelabuhan baru daripada mencari sumur gas baru,” kata Communication
KETUA Ikatan Umum Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Rovicky Dwi Putrohari menegaskan, pemerintah hendaknya memprioritaskan eksplorasi minyak dan gas (migas) di Cilamaya. Setelah habis kandungan migasnya, barulah lokasi itu boleh dibangun pelabuhan.