KEBERADAAN beras untuk rakyat miskin (raskin) dewasa ini masih dibutuhkan masyarakat. Meski, banyak anggapan bahwa kualitas raskin yang disalurkan Bulog kurang baik.
KEBERADAAN beras untuk rakyat miskin (raskin) dewasa ini masih dibutuhkan masyarakat. Meski, banyak anggapan bahwa kualitas raskin yang disalurkan Bulog kurang baik.
Badan Urusan Logistik (Bulog) melakukan Operasi Pasar (OP) di Pasar Inpres Pasarminggu dan di permukiman warga di wilayah RW 02, 03, 09, dan 11, Kelurahan Manggarai, Jakarta Selatan, Sabtu (21/2), setelah ramainya pemberitaan kenaikan harga beras yang mencapai 30%.
PEMERINTAH diminta melakukan penelitian mendalam dan tidak tergesa-gesa terkait dengan penghapusan beras bagi warga miskin (raskin), menyusul meluasnya penolakan dari masyarakat.
DI tengah tarik-ulur program beras miskin (Raskin) yang begitu dinamis, suara masyarakat miskin sebagai sasaran penerima Raskin justru tidak terdengar. Padahal, mereka merasakan manfaat yang luar biasa atas kehadiran Raskin. Mereka akan menjerit jika program tersebut dihapuskan pemerintah.
KENAIKAN harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dipastikan melemahkan daya beli masyarakat, khususnya warga miskin. Agar warga miskin tetap bisa memenuhi kebutuhan pokoknya terutama beras, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla diharapkan dapat mempertahankan program Beras untuk Rakyat Miskin (Raskin). “Masyarakat masih menghendaki program Raskin diteruskan. Sebab, dengan adanya kenaikan BBM pasti memerlukan jaringan bantuan sosial yang
WACANA penghapusan program beras untuk rakyat miskin (raskin) kembali ditentang sejumlah kalangan. Dimulai dari Tokoh Hak Asasi Manusia, masyarakat petani hingga anggota legislatif, menilai pentingnya mempertahankan program raskin.
PAKAR Pertanian Univesitas Negeri Sebelas Maret Solo (UNS) Tuhana mengungkapkan, rencana menghapus raskin dan menggantinya dengan e-money berpotensi melanggar UUD 1945 dan UU Pangan.
RENCANA penghapusan program beras untuk rakyat miskin (raskin) yang diwacanakan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno ternyata menimbulkan pro dan kontra dan ditentang keras oleh para pakar pangan. Ketua Tim Independen Kajian Pangan Universitas Andalas, Jhon Farlis mengatakan, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Universitas Andalas, masyarakat lebih resah dengan wacana penghapusan raskin daripada
JAKARTA, suaramerdeka.com – Dua calon presiden, Prabowo Subianto dan Joko Widodo (Jokowi) menyatakan komitmennya untuk melanjutkan sejumlah program pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang masih diinginkan dan disukai rakyat, seperti program pengadaan beras untuk rakyat miskin (raskin). Kedua capres Indonesia 2014-2019 ini menyampaikan komitmennya melalui tim ekonominya masing-masing kepada media, di Jakarta, Senin (23/6). Tim
JAKARTA – Rencana penghapusan program subsidi beras bagi masyarakat berpenghasilan rendah, atau populer disebut beras miskin (raskin) menuai penolakan. Wacana itu mengemuka paska Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan indikasi ketidakberesan dalam pelaksanaan program raskin tersebut.